Cara Google menangani permintaan pemerintah atas informasi pengguna

Lembaga pemerintah dari seluruh dunia meminta Google untuk mengungkapkan informasi pengguna. Kami dengan cermat meninjau setiap permintaan untuk memastikannya memenuhi hukum yang berlaku. Jika suatu permintaan meminta terlalu banyak informasi, kami mencoba mempersempitnya, dan dalam beberapa kasus kami menolak memberikan informasi apa pun. Kami membagikan jumlah dan jenis permintaan yang kami terima pada Laporan Transparansi.

Cara kami merespons permintaan bergantung pada penyedia layanan Google Anda — untuk sebagian besar layanan kami berasal dari Google LLC, perusahaan AS yang beroperasi menurut hukum AS, atau Google Ireland Limited, perusahaan Irlandia yang beroperasi menurut hukum Irlandia. Untuk menemukan penyedia layanan Anda, tinjau Persyaratan Layanan Google atau hubungi administrator akun Anda jika Akun Google Anda dikelola oleh organisasi.

Saat menerima permintaan dari lembaga pemerintah, kami mengirimkan email kepada akun pengguna sebelum mengungkapkan informasi. Jika akun tersebut dikelola oleh organisasi, kami akan memberikan pemberitahuan kepada administrator akun tersebut.

Kami tidak akan memberikan pemberitahuan jika tindakan tersebut dilarang secara hukum menurut persyaratan dari permintaan tersebut. Kami akan memberikan pemberitahuan setelah larangan hukum dicabut, misalnya saat periode pembatasan atas perintah pengadilan atau menurut hukum telah habis masa berlakunya.

Kami mungkin tidak memberikan pemberitahuan jika akun telah dinonaktifkan atau dibajak. Kami mungkin juga tidak memberikan pemberitahuan saat keadaan darurat, misalnya ancaman pada keamanan anak atau ancaman terhadap nyawa seseorang, dalam kasus tersebut kami akan memberikan pemberitahuan jika kami mengetahui bahwa keadaan darurat tersebut telah berlalu.

Permintaan dari lembaga pemerintah AS dalam kasus sipil, administratif, dan kriminal

Fourth Amendment pada US Constitution dan Electronic Communications Privacy Act (ECPA) membatasi kemampuan pemerintah dalam memaksa penyedia layanan untuk mengungkapkan informasi pengguna. Otoritas AS setidaknya harus melakukan hal-hal berikut:

  • Dalam semua kasus: Menerbitkan panggilan pengadilan untuk memaksa pengungkapan informasi pendaftaran pelanggan dasar dan alamat IP tertentu
  • Dalam kasus kriminal
    • Mendapatkan perintah pengadilan untuk memaksa pengungkapan data bukan konten, misalnya kolom Ke, Dari, CC, BCC, dan Stempel waktu dalam email
    • Mendapatkan perintah penggeledahan untuk memaksa pengungkapan konten komunikasi, seperti pesan email, dokumen, dan foto

Permintaan dari lembaga pemerintah AS dalam kasus yang melibatkan keamanan nasional

Dalam investigasi yang terkait dengan keamanan nasional, pemerintah AS dapat menggunakan National Security Letter (NSL) atau salah satu otoritas yang diberikan berdasarkan Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) untuk memaksa Google memberikan informasi pengguna.

  • NSL tidak memerlukan otorisasi yudisial dan hanya dapat digunakan untuk memaksa kami memberikan informasi pelanggan terbatas.
  • Otorisasi dan perintah FISA dapat digunakan untuk memaksakan pengawasan elektronik dan pengungkapan data yang disimpan, termasuk konten dari layanan seperti Gmail, Drive, dan Foto.

Permintaan dari otoritas pemerintah di luar AS

Google LLC terkadang menerima permintaan pengungkapan data dari otoritas pemerintah di luar AS. Saat menerima salah satu permintaan sejenis itu, kami dapat memberikan informasi pengguna jika tindakan tersebut konsisten dengan semua hal berikut:

  • Hukum AS, yang berarti akses dan pengungkapan diizinkan menurut hukum AS yang berlaku, misalnya Electronic Communications Privacy Act (ECPA)
  • Hukum negara yang mengajukan permintaan yang berarti kami mewajibkan otoritas tersebut untuk mengikuti proses dan persyaratan hukum semestinya yang berlaku jika permintaan tersebut dibuat untuk penyedia lokal layanan serupa
  • Norma internasional yang berarti kami hanya memberikan data sebagai respons atas permintaan yang memenuhi Global Network Initiative’s Principles on Freedom of Expression and Privacy dan pedoman implementasi terkaitnya
  • Kebijakan Google yang meliputi semua persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang berlaku, serta kebijakan terkait perlindungan kebebasan berekspresi

Google Ireland juga menerima permintaan informasi pengguna karena bertanggung jawab dalam menyediakan sebagian besar layanan Google di Wilayah Ekonomi Eropa dan Swiss.

Permintaan dari lembaga pemerintah Irlandia

Google Ireland mempertimbangkan hukum Irlandia saat mengevaluasi permintaan informasi pengguna oleh lembaga pemerintah Irlandia. Hukum Irlandia mewajibkan otoritas penegak hukum Irlandia mendapatkan perintah yang diizinkan secara yudisial untuk memaksa Google Ireland memberikan informasi pengguna.

Permintaan dari otoritas pemerintah di luar Irlandia

Google Ireland menawarkan layanan kepada pengguna di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa serta Swiss, dan kami terkadang menerima permintaan pengungkapan data dari otoritas pemerintah di luar Irlandia. Dalam kasus ini, kami dapat memberikan data pengguna jika tindakan tersebut konsisten dengan semua hal berikut:

  • Hukum Irlandia, yang berarti akses dan pengungkapan diizinkan menurut hukum Irlandia yang berlaku, misalnya Irish Criminal Justice Act
  • Hukum Uni Eropa (EU) yang berlaku di Irlandia, yang berarti hukum EU mana pun yang berlaku di Irlandia, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR)
  • Hukum negara yang mengajukan permintaan yang berarti kami mewajibkan otoritas tersebut untuk mengikuti proses dan persyaratan hukum semestinya yang berlaku jika permintaan tersebut dibuat untuk penyedia lokal layanan serupa
  • Norma internasional yang berarti kami hanya memberikan data sebagai respons atas permintaan yang memenuhi Global Network Initiative’s Principles on Freedom of Expression and Privacy dan pedoman implementasi terkaitnya
  • Kebijakan Google yang meliputi semua persyaratan layanan dan kebijakan privasi yang berlaku, serta kebijakan terkait perlindungan kebebasan berekspresi

Jika kami meyakini secara wajar bahwa kami dapat mencegah seseorang dari kematian atau menderita karena bahaya fisik berat, kami dapat memberikan informasi kepada lembaga pemerintah — misalnya, dalam kasus ancaman bom, penembakan di sekolah, penculikan, pencegahan bunuh diri, dan kasus orang hilang. Kami masih mempertimbangkan permintaan tersebut dengan mengingat hukum dan kebijakan kami yang berlaku.